seri media

qwerty_17_0008Perkembangan fenomenal media massa nasional dipercaya berpijak pada tumbangnya rezim orde baru ke reformasi. Kejatuhan hegemoni negara atas media saat itu menjadi penyokong terbesar bagi industri media. Kebebasan yang membawa angin segar juga turut  tumbuhnya diversity of media , mendorong para pemilik modal – bahkan yang jauh dari bisnis media – ikut bermain dalam bisnis informasi ini. Hebatnya mereka membangun kapitalisme media dengan membangun perusahaan besar (Holding dan Conglomerate) industri komunikasi serta jaringan sektor kunci ekonomi melalui merger, akuisisi, maupun joint venture. Bergabungnya TV 7 dalam Trans Corps, merger indosiar dengan SCTV, begitu juga dengan MNC, di media penyiaran.  Tak kalah hebohnya lagi di media cetak, konglomerasi tampak jelas pada kelompok Jawa Pos Group dengan lebih dari 107 media yang memenangi pasar.
Sebaliknya para pebisnis dengan core media –sebut saja Kompas – Gramedia , KJP-JPNN, Media Group – juga merambah bisnis diluar media. Jawa Pos Group (dengan lebih dari kepemilikan 200 media cetak dan beberapa stasiun TV Lokal)  ditangan Dahlan Iskan, membangun di luar konglomerasi media seperti Kompas Gramedia dengan jaringan Hotel Santika.
Dalam core bisnis merekapun juga cenderung memasang tenaga handal di bidang manajemen untuk mengurus bisnis mereka. Sebagian dari mereka adalah orang-orang dari etnis tiongha dan bukan berasal dari profesi media. Sebut saja Nanny Wijaya di Jawa Pos,  Harry Tanoesoedibyo, Daniel Resowijoyo pada RCTI. Menunjukkan bahwa media adalah industri bisnis dan berpotensi menghasilkan kapital yang besar. Jelas sekali bahwa para ahli manajemen tersebut dapat diandalkan dalam aspek perniagaan umum terutama pertarungan mendapat iklan.
Sebagai institusi sosial sekaligus bisnis, kajian  media massa pada paparan di atas pada umumnya melibatkan aspek  ekonomi, budaya dan  politik sebagai suatu kesatuan yang saling mempengaruhi. Meminjam pandangan dari Golding dan Musrdock dalam kaitannya dengan kepemilikan media tentang politik ekonomi media (kritis) memberikan penekanan pada persoalan determinisme ekonomi, di mana segala sesuatu pada akhirnya akan dikaitkan secara langsung dengan kekuatan-kekuatan ekonomi.  Perspektif ini melihat kapitalis dilihat sebagai pihak yang menggunakan kekuatan ekonominya – untuk kepentingan apapun – dalam sistem pasar komersial untuk memastikan bahwa arus informasi publik sesuai dengan kepentingannya. Itulah yang tergambar dalam wajah kepemilikan media kita. Lihat saja bagaimana Surya Paloh dengan Metro TV dan MI, juga Nasdemnya, Bakrie dengan kisruh PSSI, Golkar, dan Lumpur Lapindonya.
Sementara itu yang tak kalah menariknya adalah munculnya mahkluk yang disebut dengan “spasialisasi”. Menurut Mosco (1996) Spasialisasi berhubungan dengan proses pengatasan atau paling tepat dikatakan sebagai transformasi batasan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Dapat dikatakan juga bahwa spasialisasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan besarnya badan usaha media (Mosco, 1996). Ukuran badan usaha media dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Horizontal artinya bahwa bentuk badan usaha media tersebut adalah bentuk-bentuk konglomerasi, monopoli. Proses spasialisasi yang bersifat vertikal adalah proses integrasi antara induk perusahaan dan anak perusahaannya yang dilakukan dalam satu garis bisnis untuk memperoleh sinergi, terutama untuk memperoleh kontrol dalam produksi media.
Bentuk nyata Spasialisasi dari  perilaku beberapa aktor pelaku bisnis media nasional adalah sebuah sistem konsentrasi yang memusat. Yang mengkhawatirkan adalah jika  kekuasaan tersebut memusat, maka akan terjadi hegemoni. Hegemoni itu sendiri dapat diartikan sebagai globalisasi yang terjadi karena adanya konsentrasi media. Spasialisasi berkaitan dengan bentuk lembaga media, apakah berbentuk korporasi yang berskala besar atau sebaliknya, apakah berjaringan atau tidak, apakah bersifat monopoli atau oligopoli, konglomerasi atau tidak
Akhir gagasan dari penulis tentang kepemilikan media yang dikaitkan dengan struktur media dan  kapitalisasi bermuara pada gejala-gejala yang muncul kepemilikan media. Gejala tersebut dapat bernilai konstruktif bagi masyarakat serta kebebasan media, dan sebaliknya dapat menjadi malapetaka, beberapa di antaranya adalah :
1.    Faktor modal, kuasa politik, maupun ekonomi dalam kepemilikan media adalah menjadi penentu bagi perubahan struktur media. Diversity of ownership media sebagaimana amanat UU Pers sulit terwujud dimungkinkan terpusat pada aktor-aktor pelaku media dengan dukungan modal, teknologi dan SDM
2.    Kebebasan menulis, iedalisme dalam berpendapat dari jurnalis seringkali dikalahkan oleh kepentingan ekonomi politik media dengan dalih strategi pasar
3.    Kesadaran masyarakat serta luasnya akses informasi yang diperolehnya, menyebabkan masyarakat semakin selektif, pintar dalam memahami media. Pada gilirannya informasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakatlah yang dapat diterima, dan media tentunya akan memperhatikan itu
Akhir kata penulis berkeyakinan bahwa kepemilikan media haruslah tetap memperhatikan hak-hak publik untuk memperoleh informasi. Penulispun percaya bahwa kehidupan media akan ditentukan oleh masyarakatnya. Sesederhana logika, sebagai industri bisnis dan institusi sosial  media akan lumpuh dalam memproduksi informasi, jika masyarakat tidak mengkonsumsinya. Sederhana memang !

Be Sociable, Share!
Tagged with:
 

Recent Entries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>